KBPBI saat ini fokus mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di DPR. Isi kajian hukum yang diusulkan mencakup penghapusan outsourcing, pembatasan PKWT, magang, pesangon, hingga upah ada 16 pokok pikiran yang menjadi permasalahan kaum buruh saat ini.
“Kami sudah menyebarkan hasil kajian tim hukum ke seluruh jaringan buruh. Isinya sangat sesuai dengan aspirasi buruh saat ini,” ujar Ajat Sudrajat selaku Sekjend KBMI.
Dalam waktu dekat, KBPBI juga akan melakukan deklarasi di 10 provinsi pusat industri di Indonesia.
“Kami minta dukungan doa restu dalam memperjuangkan UU Ketenagakerjaan ini. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait RUU ini, kami tidak perlu menunggu instruksi panjang untuk turun aksi besar,” pungkas Ajat Sudrajat.
KBPBI menegaskan, penundaan aksi 10 Agustus murni karena pertimbangan teknis. Gerakan pengawalan RUU Ketenagakerjaan akan terus dilakukan hingga September atau Oktober mendatang. Jika UU ini tidak sesuai harapan kami maka tidak menutup kemungkinan Koalisi Besar ini akan turun aksi besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, Tegas Ajat.